Tim Editor
ERA.id - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua menanggapi tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa kongres yang digelar merupakan ilegal dan dilakukan oleh kader yang dipecat. Max Sopacua mengungkapkan fakta dan penyebab diselenggrakannya KLB Partai Demokrat.
"Terkait tudingan kongres yang dianggap ilegal, itu terserah saja. Kita masing-masing punya otoritas. Mereka punya otoritas karena mereka ada di daerah sini. Tapi semuanya ini sesuai aspek legalitas yang ada. Izin kita ada," kata Max Sopacua di arena kongres, Jumat (5/3/2021).
Kata Max, pihaknya telah menyelesaikan seluruh syarat sehingga kongres dapat dilaksanakan pada hari ini dan akan dihadiri sampai 1200 peserta.
Max mengatakan, latar belakang dilakukannya kongres dikarenakan terjadinya penyumbatan komunikasi politik yang terjadi selama bertahun-tahun. Menurutnya, kongres dilakukan pertama kali pada tahun 2013 di Bali, saat menggulingkan Anas Urbaningrum dan kembali mendudukkan SBY sebagai ketua umum.
"Beliau menjadi ketua kita dukung secara aklamasi karena tidak ada lagi dan karena itu adalah solusi untuk membawa partai ini, setelah pak Anas kena masalah," ujarnya.
Saat itu kata Max, SBY berjanji akan menyelesaikan dan melanjutkan tugas Anas Urbaningrum hasil KLB Bali 2013 yang tersendat.
Pada tahun 2015, lanjutnya, kembali dilakukan KLB di Surabaya, dan SBY kembali menjadi ketua umum dan melupakan janji yang disampaikannya saat itu.
"Dia (SBY) berjanji hanya memimpin selama 2 tahun, namun saat KLB di Surabaya kembali maju dan semua janji terabaikan. Malah waktu itu ada calon di Surabaya, Marzuki Alie waktu itu tapi tersendat juga, sehingga terjadi aklamasi dan pak SBY jadi ketua umum," ungkapnya.
Proses berjalan dan regenerasi terus jalan. Tapi ternyata, terjadi ketimpangan saat regenerasi pada tahun 2020. Setelah SBY lengser, pucuk kepemimpinan diserahkan ke anaknya AHY yang baru berhenti dari TNI dan sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Proses terpilihnya AHY menjadi sorotan lantaran hanya dilakukan selama 4 jam langsung mendudukkan putranya sebagai ketua umum.
"Saya hanya ingin meluruskan bahwa peristiwa pada 2001 partai ini dibuat, berjalan lurus ke depan sehingga kelompok yang buat KLB ini disebut kelompok garis lurus. Maka timbullah tag line kita, mengumpulkan yang tercecer," bebernya.
Soal Pemecatan Kader
Max Sopacua mengatakan, tudingan bahwa KLB digagas oleh kader yang telah dipecat, adalah pernyataan keliru. Sebab kata dia, proses pemecatan tidak segampang itu.
"Saya jelaskan, proses pemecatan itu prosesnya lama. Contoh Fahri Hamzah, ia dipecat sebagai kader anggota dari PKS saat itu ia masih duduk wakil ketua DPR. Berapa tahun itu, jadi tidak segampang itu dalam pemecatan kader," ujarnya.
Menurutnya, Partai Demokrat adalah milik semua dan bukan milik keluarga. Sehingga dengan gampangnya memecat para pendiri dan kader.
"Emang moyangnya yang punya negara ini yang melakukan pemecatan-pemecatan itu. Siapa yang membuat partai Demokrat ini, ya kita semua bukan satu orang yang buat untuk memecat orang gitu," pungkasnya.
