Kapolri Koordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN Soal 56 Pegawai KPK Gagal TWK Jadi ASN Polri

| 29 Sep 2021 16:45
Kapolri Koordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN Soal 56 Pegawai KPK Gagal TWK Jadi ASN Polri
Pratikno (Dok. Antara)

ERA.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan adanya pertemuan antara Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Badan Kepegawain Negara (BKN).

Menurut Pratikno, pertemuan berlangsung pada Senin (27/9) untuk membahas mengenai rencana Kapolri yang hendak merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk dijadikan aparatur sipil negara (ASN) Polri. Namun Pratikno membantah pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Enggak, enggak dengan Pak Presiden, tidak. Jadi Pak Kapolri berkunjung ke Pak MenPAN-RB, ada saya juga, di situ ada Pak Kepala BKN, membahas itu (rekrut 56 pegawai KPK)," kata Pratikno di Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Pratikno meminta Kapolri untuk berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN sebelum memutuskan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN di Polri.

Hal itu, kata Pratikno merupakan tindak lanjut dari surat balasan Presiden Jokowi kepada Kapolri beberapa waktu lalu.

"Tindak lanjut sebagaimana isi surat kami ke Kapolri. Harus koordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN," kata Pratikno.

"Kan sudah ditegaskan dalam surat. Silahkan Kapolri tapi dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB dengan BKN, itu tertera jelas di dalam surat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo akan menarik 56 pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN di Korps Bhayangkara. Rencananya itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat.

Pada 27 September 2021 lalu, surat tersebut dibalas oleh Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang intinya Presiden Jokowi merestui niat Listyo. Namun, hal itu perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor. Tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," kata Listyo dalam rekaman konferensi pers di Papua yang dikutip pada Rabu (29/9/2021).

Rekomendasi