Berkas Calon Panglima TNI Andika Perkasa Lolos Verifikasi DPR

| 05 Nov 2021 16:37
Berkas Calon Panglima TNI Andika Perkasa Lolos Verifikasi DPR
Jenderal TNI Andika Perkasa dan Puan Maharani (Dok. DPR RI)

ERA.id - Komisi I DPR RI telah menerima dan memverifikasi berkas administrasi calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Jumat (5/11). Seluruh berkas yang diserahkan dinyatakan lolos verifikasi.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, proses verifikasi berkas administrasi calon Panglima TNI dilakukan oleh pimpinan komisi dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) pada pukul 14.00 WIB.

"Pukul 14.00, Pimpinan Komisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Adapun dokumen yang diverifikasi oleh Komisi I DPR RI antara lain yaitu data riwayat hidup, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD).

Dari dokumen tersebut, diketahui Andika telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021, melaporkan pajak terakhir pada 20 Juni 2021, dan dinyatakan sehat jasmani serta hasil tes PCR negatif Covid-19.

"Dengan demikian lengkap verifikasi administasi," kata Meutya.

Selanjutnya, Komisi I akan menggelar fit and proper tes dan dilanjutkan dengan pendalaman dengan calon Panglima TNI Andika Perkasa pada Sabtu (6/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Verifikasi Faktual direncanakan dilakukan setelah RDPU pada hari Minggu, 7 November," kata Meutya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi mengatakan, komisinya tidak akan menanyakan soal dugaan pelanggaran HAM dan juga LHKPN milik Andika.

Bobby menyebut, pertanyaan yang akan diberikan kepada Andika saat fit and proper test besok, hanya seputar program Panglima TNI dalam 100 hari. Kemudian menyinggung mengenai moderenisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), hingga kesejahteraan TNI.

"Hanya (pertanyaan) bagaimana teknis sebagai prajurit yang profesional dalam waktu 13 bulan, ini termasuk waktu yang singkat bisa mencapai target-target itu. Lalu modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas profesional dan peningkatan kesejahteraan, itu yang utama," kata Bobby.

Rekomendasi