ERA.id - Pakar Ekonomi dan Energi UGM, Fahmi Radhy, menilai tepat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Menurut dia, Pertamax merupakan bahan bakar yang banyak dipergunakan oleh kalangan masyarakat kelas atas. Sehingga, kata dia, untuk harga Pertamax diserahkan kepada mekanisme pasar.
"Kenaikan Pertamax wajar. Pertamax jenis BBM ditentukan harga mekanisme pasar," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi bertema Krisis Rusia-Ukraina Mahalnya Minyak Dunia yang digelar Jakarta Journalist Center, pada Kamis (7/4/2022). Dia menilai, Indonesia terpengaruh harga kenaikan minyak karena menjadi salah satu negara pengimpor minyak.
Sehingga, dia menilai, berat untuk mempertahankan subsidi. Untuk Pertamax, kata dia, harus diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dia menilai kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 masih dalam batas wajar.
"Saya harap Pertamina, pemerintah memberlakukan Pertamax menentukan harga pasar. Tidak boleh intervensi," kata dia.
Dia meminta pemerintah tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menurut dia, subsidi Pertalite tetap diperlukan mencegah gejolak di masyarakat.
"Kenaikan harga barang orang miskin semakin miskin. Akan terdampak. Jangan dinaikkan dalam waktu dekat ini. Saya khawatir kenaikan BBM itu bisa naik harga kebutuhan pokok," kata dia.
Sebab, jika Pertalite naik maka dikhawatirkan harga kebutuhan pokok akan naik.
"Pertalite naik maka sudah pasti akan dipicu inflasi. Saat inflasi maka harga kebutuhan pokok naik dan harga beli rakyat kembali terpuruk. Dalam waktu ini jangan dinaikkan Pertalite atau gas 3 kg," ujarnya.
Kami juga pernah menulis soal Luhut Sebut Kemungkinan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg Bakal Naik, Airlangga: Kita akan Umumkan Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!