3 Top Weekend News, Pekan Ketiga Oktober

Tim Editor

Ilustrasi (Mahesa/era.id)

Jakarta, era.id - Selamat hari Sabtu. Buat kamu yang baru bangun tidur, ayo mengingat kembali sejumlah peristiwa dan isu penting yang mungkin saja belum kamu dapatkan perkembangannya. Dalam 3 Top Weekend News minggu ini, kami sajikan sejumlah gambaran lengkap dan terkini dari tiga isu terbesar minggu ini, mulai dari peluru nyasar ke Gedung DPR hingga refleksi setahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta.


1. Peluru Nyasar ke DPR


Peluru milik tersangka salah tembak (FOTO: era.id)


Senin (15/10) lalu, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw dibuat kaget ketika kaca di ruangannya pecah berhamburan ditembus peluru nyasar. Kata Wenny, peristiwa terjadi sekitar pukul 14.35 WIB ketika dirinya tengah menerima dua orang tamu.

"Saya baru duduk dan ada tamu saya, Hesky pendeta dan AKBP. Kami bertiga baru ngobrol, dua sampai tiga menit kaca meledak, ada bocor plafonnya ... Hanya satu (penembakan) petas begitu saja. Kaca berhamburan, tamu saya bilang tiarap Pak," tutur Wenny hari itu.

Peluru nyasar yang 'nyelonong' ke ruangan Wenny nyatanya juga menembus ruangan anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Heri. Lebih mengerikan lagi, peluru yang nyasar ke ruangan Heri bahkan hampir mengenai kepala seorang stafnya, menciptakan lubang di kerudungnya.

Belakangan, peluru kembali ditemukan di ruang kerja dua anggota DPR lain: Totok Daryanto (PAN) bernomor 2003 dan Vivi Sumantri Jayabaya (Partai Demokrat) bernomor 1008. Menurut keterangan sementara, peluru yang ditemukan di ruangan Totok dan Vivi memiliki keterkaitan, diduga ditembakkan di hari yang sama ketika peluru nyasar membuat geger isi ruangan Wenny dan Bambang.

Mereka disebut menggunakan senjata api genggam jenis pistol Glock-17 kaliber 9 milimeter yang telah dimodifikasi dengan tambahan switch custom yang membuat daya jangkau maksimal peluru lebih jauh hingga 400 meter. Pascaperistiwa peluru nyasar itu, DPR mewacanakan pemasangan kaca antipeluru di sejumlah ruangan di Gedung Parlemen.

Ikuti Perkembangannya: Peluru Nyasar ke DPR


2. Suap di Meikarta


Bily Sindoro (FOTO: era.id)


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus suap di balik proyek Meikarta. Terkait suap ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, serta sejumlah pejabat lain di lingkup Pemkab Bekasi: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Sebelumnya, KPK juga telah mengamankan sembilan orang di Bekasi plus satu orang lainnya di Surabaya. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta dua konsultan Lippo Group, masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Selain nama-nama tersebut, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori (AB), Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Sukmawaty, staf Dinas DPMPTSP (K) Kasimin, dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto (D) juga jadi pihak yang diamankan.

Terakhir, KPK juga telah menggeledah kediaman CEO Lippo Group, James Riady. Segala proses pengusutan kasus, ditegaskan KPK akan terus dilakukan, meski KPK mengaku juga akan berhati-hati karena proyek Meikarta dianggap KPK sangat penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hunian.

Ikuti Perkembangannya: Suap di Meikarta


3. Satu Tahun Kepemimpinan Anies di DKI


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Sumber: Instagram/@aniesbaswedan)


DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah hal terkait satu tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. OK OCE yang enggak sesuai target, misalnya. DPRD DKI Jakarta mencatat, 54.564 peserta yang terdaftar nyatanya belum bisa memulai karena belum mendapat izin usaha.

OK OTrip/Jak Lingko yang gagal menarik minat operator angkutan umum untuk bergabung. Catatan DPRD DKI Jakarta, hingga September 2018, baru 283 unit angkutan umum yang bergabung dalam OK OTrip yang melayani 33 rute. Angka ini jauh di bawah target, yakni 2.000 armada.

Rumah DP Nol Rupiah juga jadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Syarat penghasilan minimun 4-7 juta rupiah per bulan dinilai enggak tepat dengan sasaran program yang seharusnya menyasar orang miskin.

Dari sisi pengelolaan lingkungan, Program Naturalisasi Sungai yang dicanangkan Anies enggak berjalan baik. Pembebasan lahan yang masih di bawah 40 persen tunjukkan lambatnya progres pelaksanaan program ini.

Dan yang paling krusial, DPRD menilai pelayanan publik di era pemerintahan Anies begitu buruk, bahkan mengalami kemunduran. Penanganan masalah publik oleh Pemprov DKI Jakarta juga dinilai melambat akibat penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Ikuti Perkembangannya: Kepemimpinan Anies-Sandi

Tag: 3 top weekend news

Bagikan: