Kegusaran Hati Keluarga Korban Talangsari 1989

Tim Editor

Keluarga korban peristiwa Talangsari tahun 1989 (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Keluarga korban peristiwa Talangsari tahun 1989 didampingi KontraS dan Amnesty Indonesia datang ke Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM. Mereka keberatan terkait deklarasi damai kasus Talangsari yang dilakukan Kemenko Polhukam dan Forkopimda Kabupaten Lampung.

Koordinator paguyuban korban peristiwa Talangsari, Edi arsadad merasa kecewa dengan aksi damai tersebut. Bagi mereka, kegiatan itu tak mempertemukan keluarga korban dengan tim Kemenko Polhukam seperti yang seharusnya dijadwalkan.

"Tanggal 19 saya sudah ditelepon tim dari Kemenkum HAM. Mereka bilang akan memfasilitasi dan mempertemukan korban dengan tim Kemenko Polhukam dalam rangka penyelesaian kasus ini. Tapi, pada hari Rabu, kami tidak mendapat kabar dari Kemenko Polhukam dan mereka langsung ke Lampung Timur untuk deklarasi damai," kata Edi di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Hal yang sama juga dirasakan keluarga korban lainnya yang merasa marah dan kecewa. Perjuangan mereka selama hampir 30 tahun terkait kasus Talangsari tak digubris pemerintah.

"Kami kesini dukung komnas HAM desak Kejagung segera proses ke tingkat lebih lanjut. Karena hanya Komnas HAM yang konsisten dengan perjuangan pengusutan kasus Talangsari," ungkap Edi.

"Saya juga minta Komnas HAM abaikan deklarasi damai karena tidak sesuai UU yang ada. DPR harus bentuk tim ad hoc agar kasus ini segera selesai," tambahnya.

Sebagaimana kalian tahu, deklarasi damai ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 20 Februari lalu di Lampung Timur.



Nama-nama yang mengikuti deklarasi adalah Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Kemenko Polhukam Brigjen TNI Rudy Syamsir, Wakil Bupati, Lampung Timur, Kepala Kejaksaan Lampung Timur Ketua DPRD Lampung Timur, dan sejumlah kepala desa.

Edi menganggap, deklarasi damai Talangsari ini mendelegitimasi kerja dari Komnas HAM, DPR dan juga Presiden, dalam hal ini kan kasus pelanggaran Ham masa lalu. Mengingat, yang bisa membuat kebijakan secara politik itu Presiden dan atau DPR. 

"Apa sih urgensinya Kapolres Lampung Timur, Dandim Lamoung Timur, Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri, itu melakukan Deklarasi damai? Ini seharusnya mereka yang mebgerti Undang- Undang tapi dengan adanya ini (deklarasi damai) menunjukan dia tidak mengerti Undang-Undang hak asasi manusia ini sendiri," tanyanya.
 

Tag: fahri hamzah komnas ham

Bagikan: