Gembar-gembor Kendaraan Listrik, Bagaimana dengan Mobil Dinas Menteri?

Tim Editor

Ilustrasi (Foto: Stivabc/Pixabay)

Jakarta, era.id - Pemerintah lagi gencar-gencarnya mendorong penggunaan kendaraan listrik. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) malah memilih mobil dinas dengan tipe hybrid untuk menteri di Pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024?

Nantinya, para menteri di era Jokowi-Maruf akan diberi mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai tunggangan resmi mereka. Mobil ini adalah varian Toyota Crown yang menggunakan mesin hybrid atau penggabungan bensin dengan motor listrik yang bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar. 

Meski sudah menggunakan mesin hybrid, namun banyak yang mempertanyakan mengapa Kemensetneg tidak sekalian saja menggunakan mobil listrik untuk akomodasi para menteri. Apalagi, baru-baru ini, Presiden Jokowi menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik (mobil listrik).

Baca Juga : Perpres Mobil Listrik Diteken, Bagaimana Persiapan Jakarta?

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penerapan mobil listrik sebagai mobil dinas menteri sebenarnya masih sulit diberlakukan. Sebab, harga mobil listrik saat ini masih dibanderol cukup tinggi. Selain itu, infrastruktur terkait mobil listrik juga masih belum siap.

"Masyarakat kan belum terbiasa menggunakan mobil listrik. Apalagi, (tempat pengisian) charger-nya masih terbatas," kata Budi kepada wartawan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

"Pengisian charger itu jadi masalah kalau sekarang. Kalau sudah ada di mana-mana, tentu akan berbeda," imbuh dia.


Llustrasi (Foto: Pixabay)

Meski menyebut sulitnya mencanangkan mobil listrik untuk aktivitas kedinasan menteri, lanjut Budi, di instansi yang dia pimpin saat ini setidaknya sejumlah mobil hybrid --yang bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil-- sudah tersedia. "Mobil yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, mobil kedua saya itu hybrid," ungkap Budi.

Budi bahkan menyebut, dua mobil itu adalah Toyota Camry dan mobil dari pabrikan Mitsubishi, meski tak menyebut detail apa jenisnya. 

Kembali ke mobil listrik, Budi menegaskan, pemerintah sudah menggandeng Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) untuk mulai serius mencanangkan mobil listrik di Indonesia. Dia bilang, butuh waktu dua tahun agar masyarakat mulai beralih ke mobil yang ramah lingkungan tersebut.

"Kita butuh certain period, katakanlah dua tahun untuk melakukan sosialisasi sambil meningkatkan pengguna mobil listrik," ujarnya.

Dua tahun ini, kata Budi, juga bakal digunakan untuk mempersiapkan industri mobil listrik di Indonesia. Sebab, Indonesia tak hanya ingin menjadi konsumen mobil listrik tapi juga ingin ikut menjadi tempat produksi bahkan mengekspor mobil listrik.

Dia juga menyebut, saat ini beberapa angkutan massal juga sudah menggunakan kendaraan listrik. Salah satu adalah Transjakarta. Sehingga, Budi menyebut, keinginan Jokowi lewat perpres sebenarnya sudah terlaksana. "Saya pikir tahap pertama atas instruksi presiden, digunakan pada angkutan massal," tegasnya.
 


Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah ingin mendorong industri otomotif, dengan membangun industri mobil listrik di Indonesia. 

"Kami ingin mendorong agar industri otomotif mau segera merancang, mempersiapkan untuk, ya membangun industri mobil listrik di Indonesia," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu beberapa waktu lalu.

Jokowi juga sempat menyinggung soal mobil listrik depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia meminta Anies memberi insentif kepada pengguna kendaraan listrik di Ibu Kota. Dia bilang, pemberian insentif ini bisa beragam bentuk. Contohnya, pemberian retribusi parkir gratis, hingga subsidi pembelian kendaraan listrik.

"Kita mendorong, terutama Gubernur DKI Jakarta yang APBD-nya gede, bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai. Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik. Dan (bisa) dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya," ujarnya.

Untuk diketahui, pengguna mobil listrik juga bakal mendapat sejumlah keistimewaan. Salah satu yang sudah berlaku adalah mobil listrik bebas melintas di jalur ganjil-genap Jakarta. 

Selain itu, mobil listrik juga dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Presiden Jokowi menyebut ke depan diharapkan para pemilik mobil listrik mendapatkan insentif lain seperti bebas biaya parkir dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Tag: mobil listrik

Bagikan: