Tugas Luar Kota, Menteri Basuki Batal Diperiksa KPK

Tim Editor

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Tasha/era.id)

Jakarta, era.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berhalangan hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Bupati nonaktif Halmahera, Rudi Erawan. Dia tidak hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. 

"Untuk saksi Menteri PUPR, akan dijadwalkan ulang Senin mendatang karena yang bersangkutan ada tugas luar kota hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi awak media, Jumat (11/5/2018).

Selain mengonfirmasi ketidakhadiran Menteri Basuki, Febri juga menyebut Rudi Erawan yang menjadi tersangka dalam kasus kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016, diperpanjang masa penahanannya. Masa penahanan ini dilakukan sampai 12 Juni 2018.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 11 Mei hingga 12 Juni 2018 untuk tersangka RE (Rudi Erawan) Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara periode 2016-2021," jelas Febri.

Baca Juga : Bupati Halmahera Timur Jadi Tersangka Suap


(Infografis/era.id)

Baca Juga : Siapa yang Paling Rajin Lapor Gratifikasi?

KPK menduga Rudy Erawan telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai bupati. Adapun besaran suap yang diterima mencapai Rp6,3 miliar.

Hal ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik, tersangka Amran Hi Mustray yang saat itu menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara beberapa kali menerima uang dari tersangka swasta dan beberapa kontraktor lainnya. Sebagian uang itu lantas diberikan kepada Rudy Erawan.

Baca Juga : KPK Panggil Menteri Basuki

Tak hanya itu, Rudy juga disebut menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Atas perbuatannya, Rudi lantas disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara ini bermula saat ada anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.

Saat itu penyidik mengamankan uang sejumlah 33.000 dolar Singapura. Uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan kepada anggota DPR RI untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.


(Infografis/era.id)

Tag: kpk korupsi bakamla

Bagikan: