Hasil pencarian "kpk", 8337 hasil ditemukan.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan oleh.. Pimpinan KPK pun telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum KPK yang telah qualified untuk menghadapi sangkalan terdakwa di Pengadilan.. "KPK punya tugas juga untuk memaksimalkan asset recovery.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersikap terkait vonis yang dijatuhkan terhadap mantan Dirjen.. Febri Diansyah kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/5)... Sesuai Undang-Undang, KPK memang memiliki waktu sekitar tujuh hari untuk memutuskan pengajuan banding terhadap putusan yang
Jakarta, era.id - Dalam beberpa bulan terakhir, KPK telah memeriksa 28 orang saksi termasuk politikus Partai Golkar... Adapun sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh KPK meliputi anggota DPR hingga sejumlah politikus Partai Golkar seperti.. Selain itu hari ini, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta terkait.
Dalam sebuah persidangan, Fredrich menyebut KPK telah memperlakukan tahanannya secara enggak manusiawi... Namun, hal itu telah dibantah tegas oleh JPU KPK... Perbedaannya di sana, ya kira-kira (KPK) gitulah,” tuturnya.
Jakarta, era.id - Selama bulan suci Ramadan, para tahanan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tak hanya mendapatkan jatah makan.. Bedanya ada takjil bagi yang berpuasa dan waktu pemberian makan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi.. Bagi yang berpuasa, KPK memberikan makanan pada saat buka puasa dan waktu sahur.
Kontras dengan Tonny, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir.
untuk melepas jabatan Dirwan Mahmud sebagai Ketua DPW Bengkulu dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada kepada KPK.. Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 Dirwan Mahmud sebagai.. menerima suap sebagai bagian dari commitment fee 15 persen dari lima proyek di Bengkulu Selatan," kata Juru Bicara KPK.. Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Sebelumnya, Tonny telah menjalani sidang tuntutan dan oleh JPU KPK ia dituntut 7 tahun penjara dan denda 300 juta Rupiah.. Pasalnya, ia mengakui dan menyadari bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh KPK dalam persidangannya adalah benar.
Dirinya akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK... Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari... Baca Juga : KPK OTT Kepala Daerah Bengkulu
Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara itu, KPK sampai pada kesimpulan bahwa Dirwan telah memenuhi unsur dugaan tindak.. , Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (16/5/2018)... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Rita juga menyebut dirinya akan mengikuti pesantren kilat yang diselenggarakan di dalam Rutan KPK... Sebab, menurut Rita, delapan orang koruptor perempuan KPK yang ia temui di dalam rutan memiliki pemahaman agama yang kuat.. Jadinya lebih konsen di sana (Rutan KPK). Ketika azan semua langsung salat,” tuturnya.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring sejumlah orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)... Selain mengamankan kepala daerah, KPK juga mengamankan tiga orang lain yang merupakan keluarga, pihak swasta, dan Pegawai.. konfirmasi, sudah diamankan beberapa orang di daerah Bengkulu, termasuk kepala daerah dan swasta," kata Juru Bicara KPK
mana Ombudsman ingin bicara, jangan-jangan pelibatan TNI itu mengundang mal baru," kata dia di Gedung Merah Putih KPK.. Di UU teroris yang ada sekarang penyadapan harus izin ketua PN (wewenangnya sama dengan KPK).