Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberi instruksi kepada jajaran di Pemprov Jawa Tengah. Hal ini terkait pencegahan tindakan korupsi antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin saat audiensi Komite Advokasi Daerah (KAD) bersama Gubernur Ganjar di Pemprov Jateng, Semarang, Selasa (5/4).
"Instruksinya jelas dari kepala daerah ini bagus. Saya sangat apresiasi terkait dengan arahan dan pembinaan Pak Ganjar kepada staf di provinsi Jawa Tengah," ujar Aminudin.
Aminudin mengatakan pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya penyelenggara negara, tapi juga pelaku usaha. Untuk itu, kedatangannya dalam rangka penyampaian program kerja dan mendorong keberadaan KAD di Jateng.
KAD adalah wadah dialog dan diskusi antara pelaku usaha dengan regulator. Tujuan KAD, kata Aminudin, untuk membahas atau membicarakan isu-isu sekaligus terkait pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha.
"Keberadaan KAD ini menjadi sangat penting dalam rangka mencarikan solusi bagi para pelaku usaha ketika dalam melakukan usaha itu mengalami kendala dalam konteks ada masalah korupsi di situ," ujar Aminudin.
Aminudin menyatakan Gubernur Ganjar merespons dengan baik dan siap menandatangani SK Gubernur terkait pembentukan KAD di Jateng.
"Saya sangat mengapresiasi respons yang positif dari Pak Gubernur dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannmya SK Gubernur terkait KAD," tandasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap keberadaan KAD di Jateng akan membawa perubahan lebih baik pada pembangunan dan memberikan manfaat untuk masyarakat di Jateng.
"Komite ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu forum bersama bisa memperbaiki. Jangan-jangan regulasinya salah, ya kita perbaiki. Jangan-jangan SOP-nya keliru kita perbaiki. Kalau semuanya terbuka, usaha mereka akan menjadi berjalan dengan baik. Pelaksanaannya fair dan semuanya jadi enak," kata Ganjar.
Apalagi berdasarkan catatan KPK, kata Ganjar, sektor usaha di bidang infrastruktur, kesehatan, migas, pangan, dan keuangan rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, Ganjar menegaskan SK Gubernur tentang KAD Jateng akan segera diteken.
"Untuk pengusaha kalau nanti kita bisa menggunakan komite ini, harapan kita mana yang jelek dari regulasi sampaikan pada kita, kita siap memperbaiki," katanya.
Namun ia juga berharap pelaku usaha tak melakukan tindak korupsi. "Kita juga meminta, please dong nggak usah lagi ada suap lah. Hitung secara benar agar kualitasnya baik. Contoh dari (sektor) infrastruktur. Kalau hitungannya baik, kualitasnya juga baik kan. Kalau baik, jangka panjang pasti dan masyarakat mendapatkan (manfaat). Kalau nggak ya, masyarakat akan mendapatkan kerugian," tandasnya.
Kami juga pernah menulis soal Vaksin Booster jadi Syarat Mudik, Ganjar Genjot Vaksin Booster hingga 30 Persen Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
