Tim Editor
ERA.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan akan memberikan data pemilih kategori khusus ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai basis data program vaksinasi COVID-19.
Adapun yang dimaksud Arief dengan data pemilih kategori khusus adalah data pemilih dengan usia di atas 17 tahun. Program vaksinasi COVID-19 akan lebih fokus diberikan kepada orang dengan rentang usia 18-59 tahun.
"Kemenkes yang membutuhkan daya dukung dari KPU terkait dengan data pemilih, jadi data penduduk yang punya kategori khusus. Maksudnya KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," ujar Arief dalam Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi COVID-19 secara daring, Jumat (29/1/2021).
Arief mengatakan, KPU memiliki data pemilih paling baru. Sebab, Desember 2020 lalu KPU baru saja menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah. Sedikitnya, kata Arief, sebanyak 309 kabupaten/kota data pemilih milik KPU dipastikan masih baru.
Melihat data milik KPU, Arief menyebut, langkah Kemenkes bekerjasama dengan KPU dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi COVID-19 merupakan langkah tepat.
"Untuk 270 daerah yang Pilkada kemarin di dalamnya melibatkan 309 kabupaten/kota itu datanya pasti sangat aktif, sangat terbarukan," kata Arief.
"Karena data yang dimiliki KPU dimutakhirkan secara faktual, langsung ke lapangan, dan dibuatnya data pemilih berbasis keluarga. Jadi ini tepat Kemenkes melakukan kerjasama dengan KPU," imbuhnya.
Arief mengharapkan Kemenkes bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas penggunaan data. Menurutnya, seluruh lembaga juga harus membantu Kemenkes menjalankan program vaksinasi COVID-19.
"Jadi nanti ini kerja sama itu diperluas. Kemungkinan dilakukan antara KPU, Kemenkes, dan BPJS. saya pikir semua kementerian lembaga termasuk masyarakat harus mendukung supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," kata Arief.
Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku lebih mempercayai data milik KPU ketimbang milik Kementerian Kesehatan. Alasanya, data dari kementerian yang sekarang dipimpinnya itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Akibatnya, hal itu menghambat strategi vaksinasi COVID-19 yang sudah dipersiapkan pemerintah.
Sedangkan KPU baru saja selesai menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Sehingga, data dari KPU, menurut Budi lebih aktual. Oleh karenanya, data milik KPU ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pendataan penerima vaksin COVID-19.
"Saya sudah kapok nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan. Aku ambil datanya KPU. Sudah lah kita ambil KPU manual, kemarin kan baru pemilihan (Pilkada serentak 2020), itu yang paling current. Jadi aku ambil data KPU basenya untuk rakyat (usia) di atas 17 tahun," ujar Budi seperti dikutip dari acara diskusi 'Vaksin dan Kita' di kanal YouTube PRMN SuCi, Sabtu (23/1/2021).
