Tim Editor
ERA.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak memiliki kaitan dengan Edy Mulyadi. Meski demikian, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengakui Edy pernah menjadi caleg PKS.
Namun, setelah proses pemilu usai hingga kini, Edy tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri, Minggu (24/1/2022) dikutip dari keterangan resminya.
Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ujar Mabruri.
Seperti diketahui, Edy menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Awalnya Edy menyinggung bahwa pemerintah menjual gedung-gedung kantor di lokasi strategsi seperti di Sudirman, Thamrin dan sebagainya. Hasil penjualan gedung ini akan dipakai sebagai biaya untuk perpindahan ibu kota.
"Gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman Thamrin, itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru dan duitnya kurang. Lalu tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elite, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual ke tempat jin buang anak lalu nyewa," ucap Edy di video pada menit ke 17.32.
Edy menyebut ini tindakan yang tidak masuk akal. bagaimana mungkin, kantor-kantor pemerintah yang eksklusif di Jakarta dijual untuk menyewa kantor atau gedung baru di Kalimantan. Selain gedung dan kantor, Edy juga menyinggung siapa yang akan pindah ke Kalimantan? Edy mengklaim, ASN ibu kota juga malas ke Kalimantan.
"Di sana itu ada 182 ribu hektare lho. Kalau rakyat tinggal di sana siapa yang membangun perumahannya, apakah yang membangun itu...Orang-orang itu, orang bisnis kalau bangun perumahan mereka akan bertanya siapa yang beli, pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo gak apa-apa bangun di sana," ucap Edy.
Kami juga pernah menulis soal Richard Lee Ditagih Rp20 M Akibat Ganti Pengacara Sepihak: Kalau Kau Orang Kaya, Bayar Kewajiban Kau! Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
