Tim Editor
ERA.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memasuki masa pendaftaran pada 27-29 Agustus. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sempat mencatat kemungkinan ada sekitar 34 pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon). Namun, situasi berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 keluar, di mana ambang batas pencalonan kepala daerah turun menjadi 6,5-10 persen.
Partai-partai politik yang sebelumnya tak bisa mendaftarkan paslon sendiri karena kekurangan kursi di daerah, kini mulai berani tampil, terutama PDI Perjuangan (PDIP). Terakhir, partai banteng moncong putih itu mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah pada gelombang ketiga, Senin (26/8/2024). Sayangnya, masih banyak calon yang diusung mewakili dinasti politik di daerah masing-masing.
Dalam sebuah diskusi, Themis Law Firm memaparkan temuan mereka terkait potensi maraknya dinasti politik pada Pilkada 2024. Setidaknya terdapat 35 daerah yang berpotensi diisi calon berlatar belakang keluarga politik.
“Di antaranya ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur,” ujar peneliti Themis, Hemi Lavour dalam diskusi “Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN” di Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).
Dari hasil temuan mereka, Partai Golkar paling banyak mengusung calon yang terafiliasi dinasti politik, yaitu berjumlah 19 orang. Disusul Partai Gerindra dengan 17 calon; Partai Demokrat 15 calon; Partai NasDem 14 calon; PKS 11 calon; PAN, PKB, dan PPP 8 calon; PDIP dan PSI 6 calon; PBB dan Perindo 3 calon; Garuda, Hanura, dan PKN 1 calon.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dinasti politik dalam Pilkada 2024 semakin dinormalisasi sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Egi Primayogha pun menyebut praktik dinasti politik erat kaitannya dengan korupsi dan normalisasi politik uang.
“Banyak laporan yang kami terima dari berbagai daerah bahwa pemilih meminta, bukan lagi dipaksa oleh kandidat, tetapi mereka meminta mana barangnya, uangnya. Jadi, politik uang sudah menjadi normal,” ujar Egi.
Kerentanan dinasti politik terhadap praktek korupsi dapat dilihat dari contoh kasus-kasus sebelumnya, di mana banyak dinasti politik terlibat dalam pusaran korupsi, seperti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten; Syaukani Hassan Rais di Kabupaten Kutai Kartanegara; Atty Suharti di Kota Cimahi; Fuad Amin Imron di Kabupaten Bangkalan; Sri Hartini di Kabupaten Klaten; Yan Anton Ferdian di Kabupaten Banyuasin; hingga Ismunandar di Kabupaten Kutai Timur.
Sebelum membahas beberapa dinasti politik yang bakal berebut kekuasaan dalam Pilkada 2024, kita harus mengenali dulu apa itu dinasti politik. Banyak pengertian yang telah disebutkan para pakar, salah satunya oleh ilmuwan politik dari Universitas Melbourne, Jemma Purdey.
Ia menyebutkan bahwa "dinasti politik mengacu pada kemampuan sebuah keluarga untuk mewarisi dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seringkali berfungsi di berbagai sistem politik dan lintas waktu".
Namun, keluarga yang beberapa anggotanya terlibat dalam aktivitas politik tidak serta merta membangun dinasti politik. Pengamat politik Andrew Masigan, dalam tulisannya “Evils of Political Dynasties”, berpendapat bahwa dinasti politik terjadi dalam dua skenario.
Pertama, ketika pejabat pemerintah terpilih digantikan anggota keluarganya. Kedua, ketika beberapa anggota keluarga menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan secara bersamaan.
Perang dinasti Banten
Bicara soal dinasti politik di Indonesia, hampir pasti orang-orang akan serempak menunjuk Provinsi Banten. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) mendatang, tahta penguasa Banten bakal diperebutkan oleh dua dinasti besar yang sudah lama bercokol di sana, yaitu Dinasti Ratu Atut Chosiyah dan Dinasti Dimyati Natakusumah. Pertama diwakili oleh Airin Rachmi Diany, sedangkan lawannya diwakili langsung Dimyati.
Airin merupakan adik ipar dari Ratu Atut. Ia sebelumnya terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dua periode (2011-2015 dan 2016-2021) dari Partai Golkar. Tahun ini, awalnya ia didukung partainya maju di Banten, tetapi sempat dicampakkan karena situasi politik berubah. Golkar justru balik kanan mendukung lawan Airin, paslon Andra Soni-Dimyati yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Harapan Airin maju Pilgub Banten 2024 kembali menyala saat PDIP gantian meminangnya berpasangan dengan Ade Sumardi, Senin (26/8/2024). Setelah dukungan PDIP, Golkar balik arah mengusung kadernya kembali dan meninggalkan Andra Soni-Dimyati.
Majunya Airin sebagai calon gubernur (cagub) kembali menegaskan hegemoni dinasti Ratu Atut di Banten. Suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah adik kandung Ratu Atut. Wawan ikut berkomplot dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten saat kakaknya menjabat sebagai Gubernur Banten pada 2013 silam. Kerugian negara mencapai Rp30,39 miliar.
Tak hanya itu, suami Airin juga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dengan nominal uang Rp1 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak 2013. Wawan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara 5 tahun.
Ratu Atut berkuasa sebagai Gubernur Banten sejak 2007, hingga akhirnya tersandung kasus korupsi pada 2013 dan divonis tujuh tahun penjara setelah proses kasasi. Sementara adiknya, Ratu Tatu Chasanah, menjadi Wakil Bupati Serang 2010-2015; kemudian terpilih sebagai Bupati Serang dua periode pada 2016-2021 dan 2021-2024.
Anak Ratu Tatu (keponakan Ratu Atut dan Airin), Pilar Saga Ichsan juga terpilih sebagai Wakil Wali Kota Tangsel pada 2021. PDIP dan Golkar kembali mengusungnya di Pilkada Tangsel 2024 sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan petahana Benyamin Davnie.
Terbaru, Gerindra dan Demokrat yang sebelumnya mendukung paslon Ariza Patria-Marshel Widianto, mendadak mencabut dukungannya setelah Ariza mengundurkan diri dari pencalonan pada hari kedua pendaftaran. Gerindra dan Demokrat lantas ikut mengusung Benyamin Davnie-Pilar Saga.
Sementara itu, adik tiri Ratu Atut, Tubagus Haerul Jaman juga menjabat sebaga Wakil Wali Kota Serang 2008-2011, lalu terpilih sebagai Wali Kota Serang dari 2011 hingga 2018.
Di sisi lain, dinasti Dimyati Natakusumah juga punya sejarah panjang di Banten. Dimyati merupakan Bupati Pandeglang dua periode, yakni 2000-2005 dan 2005-2009. Istrinya, Irna Narulita, pernah menjadi anggota DPR RI sejak 2009 hingga 2016, sebelum akhirnya dilantik sebagai Bupati Pandeglang meneruskan jejak suaminya.
Selama dua periode kepemimpinan Irna Narulita, Pandeglang dianggap sangat jauh tertinggal ketimbang daerah sekitarnya dari segi infrastukur hingga pendidikan. Sampai-sampai ia didemo mahasiswa di Kantor Bupati Pandeglang pada Kamis (4/5/2023).
Pada Pilgub Banten 2012, Irna sempat melawan Ratu Atut yang berpasangan dengan Rano Karno, tetapi ia kalah. Ia pun terjun ke legislatif dari PPP kemudian pindah ke PDIP sejak tahun 2020. Tahun ini, suaminya, Dimyati kembali menantang dinasti Ratu Atut yang diwakili Airin.
Sementara itu, anak mereka, Rizki Aulia Rahman Natakusumah sempat digadang-gadang bakal maju dalam Pilkada Pandeglang 2024, meneruskan jejak ayah-ibunya.
Dinasti Jokowi di Sumatera Utara lewat Blok Medan
Istilah dinasti politik kian bergema di masa pemerintahan Jokowi. Seperti kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Egi Primayogha, sejak sang presiden mendukung anaknya, Gibran, maju dalam Pilpres 2024, dinasti politik semakin dinormalisasi.
Sebelumnya, Gibran sudah lebih dulu memenangi Pilkada Solo 2020 dan menjadi wali kota di usia 34 tahun—10 tahun lebih muda dari usia Jokowi waktu pertama kali menduduki posisi serupa. Setelah itu, lewat Putusan MK Nomor 90 yang kontroversial, Gibran berhasil maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan memenangi Pilpres 2024.
Bukan hanya anaknya yang mendapat “karpet merah” untuk mengisi jabatan eksekutif, menantu Jokowi juga ikut ketiban pulung. Bobby Afif Nasution, istri dari Kahiyang Ayu (putri bungsu Jokowi), terpilih sebagai Wali Kota Medan pada 2021.
Bobby maju di Pilkada Medan 2020 bersama Aulia Rachman. Mereka berdua diusung koalisi PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, PPP, dan PSI yang punya 39 kursi di DPRD Kota Medan. Sementara lawannya diusung oleh Demokrat dan PKS.
Kendati tak dijagokan menang karena Jokowi tercatat dua kali kalah di sana pada Pilpres 2014 dan 2019, tetapi Bobby berhasil jadi juara. Ia pun menampik tuduhan politik dinasti yang menyertai pencalonannya sebagai wali kota.
"Ya bukan dinastilah," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/2/2020). "Kita ingin berbuat di suatu daerah tempat lahir kita di situ."
Meskipun begitu, Enkin Asrawijaya dalam studi berjudul “Peran Modal Sosial Jokowi dalam Politik Kekerabatan”, menulis bahwa pengaruh Jokowi punya sumbangsih bagi akseptabilitas dan elektabilitas Bobby di Medan.
"Pengaruh Jokowi rupanya mampu mendongkrak elektabilitas Bobby," tulisnya. "Ini dibuktikan dari survei Indo Barometer yang menyatakan angka akseptabilitas mencapai 32% ketimbang lawannya."
Penyebabnya, menurut Enkin, adalah kepuasan masyarakat kepada petahana yang rendah dan kepuasan kepada Jokowi sebagai presiden yang cukup baik.
Kini, Bobby diusung sebagai cagub dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditambah Partai NasDem, PKB, PKS, dan PPP. Ia bakal berhadapan dengan paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
Trio Mas’ud dalam pusaran Pilkada Kalimantan Timur 2024
Awal Agustus lalu, Front Kaltim Menggugat berdemo di depan Kantor KPK, Jakarta. Mereka mengklaim provinsi berjuluk Bumi Etam itu dikuasai segelintir orang, antara lain Mas’ud bersaudara.
“Untuk itu, Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh hukum," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).
"Kami mendorong aparat hukum, khususnya KPK, tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud," tandasnya.
Diketahui, Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 akan diramaikan oleh dinasti politik dari keluarga Rudy Mas’ud. Politikus Golkar itu dicalonkan sebagai Gubernur Kaltim berpasangan dengan Seno Aji. Ia sendiri terpilih sebagai anggota DPR RI sejak 2019.
Sebelumnya, saudara-saudara Rudy lebih dulu menjabat sebagai kepala daerah. Sang adik, Abdul Gafur Mas’ud pernah menjadi Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2022. Namun, ia keburu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum habis masa jabatannya pada 2022 dan divonis 5,5 tahun penjara.
Kemudian, kakak Rudy, Rahmad Mas’ud, merupakan Ketua DPD Golkar Balikpapan yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2016-2021. Selanjutnya, ia terpilih menjadi Wali Kota Balikpapan periode 2021-2024. Dan dalam Pilkada Balikpapan 2024, ia juga dipastikan maju lagi untuk periode kedua.
Sementara itu, kakak Rudy lainnya, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud juga bakal maju di Pilkada Kutai Kartanegara 2024.
Dinasti politik di Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi salah satu daerah dengan pertarungan dinasti politik yang kuat. Bakal calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, merupakan adik dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Andi Sudirman sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Sulsel dari tahun 2018, lalu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat korupsi pada 2021.
Dalam Pilgub Sulsel 2024, Andi Sudirman diusung oleh NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan Hanura. Sementara itu, adiknya, Andi Asman Sulaiman, juga maju sebagai bakal calon Bupati Bone.
Andi Sudirman akan berhadapan dengan Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang diusung PPP, PKB, dan PDIP. Danny sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Makassar selama dua periode (2014-2019 dan 2020-2024). Kini, gantian istrinya, Indira Yusuf Ismail, yang akan maju sebagai calon Wali Kota Makassar. Indira sama-sama diusung oleh PPP, PKB, dan PDIP.
Indira berpasangan dengan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang merupakan putra dari Wakil Ketua Umum DPP PPP, Imam Fauzan Amir Uskara. Adapun Amir sendiri maju dalam pemilihan Bupati Gowa. Ia akan berhadapan dengan Husnia Tanlerang yang diusung PAN, Gerindra, Perindo, Demokrat, dan Golkar.
Kakak Husnia, Firdaus Daeng Manye, diketahui maju sebagai bakal calon Bupati Takalar dari Partai NasDem. Firdaus berpasangan dengan Hengky Yasin yang merupakan anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dari PKB.
