Hasil pencarian "kpk", 7467 hasil ditemukan.
Alasan utama pendirian KPK adalah karena kepolisian serta kejaksaan dinilai tidak maksimal menangani perkara korupsi... Terkait keberadaan KPK, ada yang menilai pemberantasan korupsi berjalan baik berkat kinerja KPK dengan indikator banyaknya.. Banyaknya kasus atau tersangka korupsi, dijadikan indikator menilai KPK gagal dalam mencegah terjadinya korupsi.
Dia menyarankan KPK menanyakan asal-usul bukti tersebut ke instansi terkait... Ada empat bukti yang dipertanyakan biro hukum KPK... Kedua, dokumen surat KPK tentang pemberhentian Ambarita Damanik dari Polri.
Jakarta, era.id - Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis sidang dakwaan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka.. Menurut Kabag Litigasi Biro Hukum KPK Efi Laila, sidang dakwaan akan tetap berjalan meski Novanto sebagai terdakwa .. Terkait hal itu, Kusno meminta tim kuasa hukum Novanto bersama Biro Hukum KPK mencari jalan tengah untuk menyelesaikan
Kalau tidak ada kesepakatan ya saya bisa rugi dan dia bisa rugi juga," ujar Otto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat.. bergabung dengan tim kuasa hukum Novanto sejak 20 November 2017 lalu, resmi mengantarkan surat pengunduran diri kepada pihak KPK
"Untuk kasus yang disidik KPK ditangani rekan Maqdir (Ismail), saya dan rekan Otto mengundurkan diri," ungkap Fredrich.. Bahkan, Fredrich menilai KPK ketakutan dan kebakaran jenggot menghadapi praperadilan yang diajukan Novanto... "Mereka (KPK) ketakutan, mereka kebakaran jenggot. Kalau tidak, kenapa mereka ketakutan begitu.
Jakarta, era.id - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, permohonan Setya Novanto untuk mengugurkan.. Ketut menilai, status hukum kliennya tidak sah karena KPK melanggar undang-undang saat penetapan status tersebut... Menurutnya, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.
Dengan resmi saya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum beliau," ungkap Otto di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
KPK menegaskan dalil tersebut tidak berdasar hukum dan salah alamat... Oleh karena itu, tim Biro Hukum KPK meminta hakim untuk menolak permohonan Setya Novanto... Menurutnya, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.
Di awal sidang hari ini, KPK sudah menyampaikan tentang kekeliruan dalil yang diajukan pemohon... Menurut KPK, dalil pihak Novanto tidak memiliki dasar yang kuat. "Dalil pemohan keliru... Menurutnya, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.
- Selain menuntut 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.. "Terdakwa berstatus justice collaborator berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK dengan nomor KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal.. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, tidak hanya Andi Narogong yang mengajukan diri sebagai justice collaborator.
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Andi Narogong terlibat korupsi proyek KTP elektronik... Dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun, Jaksa KPK menyatakan Andi Narogong menggunakan wewenang.. alias Andi Narogong berupa pidana penjara selama 8 tahun dan pidana sejumlah Rp1 miliar," ungkap jaksa penuntut umum KPK
Antara lain; Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas
Menurut tim pengacara Novanto, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai.. Menurut dia, saat ini KPK akan fokus menghadapi praperadilan Novanto... Menurut mereka, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.
Menurut tim pengacara Novanto, KPK melanggar pasal 38 ayat 1 UU KPK juncto pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP... Di sisi lain, KPK sudah melimpahkan berkas dakwaan Setya Novanto dalam kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik ke Pengadilan