Presiden Belum Mau Tandatangani Revisi UU MD3

Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo belum menandatangani Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD.. mengandung makna positif agar siapa pun yang kelak menang dalam Pemilu 2019, menjadi pimpinan lembaga, baik itu DPR, DPD, maupun MPR.. Ia menambahkan, hal tersebut sebangun dengan apa yang harusnya ada di Undang-Undang MD3.

'Merah Putih' Karnaval Cap Go Meh

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengingatkan masyarakat agar jangan.. Hadir juga dalam karnaval tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, anggota Dewan Pertimbangan

Semarak Keberagaman dalam Cap Go Meh Glodok

Jakarta, era.id - Karnaval Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, sangat meriah, Minggu (4/3/2018) siang... Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua MPR.. Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan anggota Wantimpres Agum Gumelar.

Menanti Pertemuan Dua Penyampai Pesan

Pada 2001, SBY mendirikan Partai Demokrat setelah kalah dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR.

Jokowi pun Kaget dengan Isi UU MD3

Jakarta, era.id - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3.. ) menjadi Undang-Undang... Saat pembahasan berjalan, ternyata tidak hanya kursi DPR yang ditambah, tapi kursi pimpinan MPR juga.

Jokowi Telat Tolak UU MD3

era.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw mengatakan langkah Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Undang-Undang.. Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah tepat... Seharusnya Menkumham menyuarakan penolakan pemerintah dalam sidang paripurna pengesahan UU MD3.

Presiden Tolak Tandatangani UU MD3

Jakarta, era.id - Presiden Jokowi menolak menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,.. (Foto: era.id) "Waktu itu perdebatan sangat kencang karena ada keinginan pelantikan (pimpinan DPR) pada masa sidang

Jokowi Lantik 17 Duta Besar di Istana

Presiden Nomor 30/P/2018 dan 31/P/2018 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang dibacakan Deputi Bidang.. , Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakapolri Komjen Syafruddin... Drs Rossalis Rusman Adenan MBA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan merangkap Eritrea 14.

FOTO: Fanatisme Jakmania di Piala Presiden

Mereka datang sejak siang hari untuk menyaksikan laga final Piala Presiden yang mempertemukan Persija dengan Bali United... Presiden Jokowi menyaksikan laga final tersebut bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan

DPR Bukan Antikritik, Cuma Jangan Terlalu Keras

Jakarta,era.id - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD,.. "Jadi saya bilang sih enggak (antikritik).

DPR Butuh Kritik

Jakarta, era.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo tiba-tiba saja menyatakan berkabung saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang.. Dia sedih lantaran Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disikapi sinis banyak pihak... " Tayangan itu disambut tepuk riuh peserta sidang paripurna.

Pimpinan DPR Baru Batal Dilantik Hari Ini

Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pelantikan pimpinan DPR yang baru akan dilaksanakan jika Revisi Undang-undang.. MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo... "Dikarenakan Nomor Undang-Undang Revisi Undang-Undang MD3 belum diberikan oleh Sekretaris Negara dan belum

Hati-hati Kritik DPR, Bisa Dipidana

Salah satu pasal yang ada di UU MD3 (Merry/era.id) Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly yang hadir dalam sidang paripurna.. Penambahan pimpinan MPR DPR dan DPD serta penambahan wakil pimpinan MKD 2... Penambahan rumusan mekanisme pimpinan MPR DPR dan alat kelengkapan dewan hasil pemilu 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme

MD3 Sah, Imunitas DPR Diperkuat

Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR.. , DPD, dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang... "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan