Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih menanti kejelasan teknis Surat Edara (SE) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunda atau menghentikan penyaluran jaminan sosial bagi yang belum vaksin. Pasalnnya edaran ini tidak disertai dengan teknis aturannya.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani, Kamis (10/3/2022). ”Kami cek dulu. Kami lihat arahannya seperti apa. Tapi yang jelas kami tidak ingin menghilangkan hak warga,” ucapnya.
Surat edaran tersebut bernomor 443.5/0004421 tentang Percepatan Vaksin. Surat edaran ini tersebut ditujukan kepada Sekda di 35 kabupaten/kota se-Jateng. Dalam surat edaran ini, warga yang menolak divaksin akan terancam tidak bisa mengambil bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menurut Ahyani, SE ini ditujukan untuk percepatan vaksinasi. Sehingga target vaksinasi di daerah bisa lebih cepat tercapai.
”Kalau saya kira di Solo tidak masalah. Kalau target vaksin di Solo sudah tercapai, itu kan hanya untuk membatasi masyarakat yang belum tervaksin,” ucapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku belum bisa memastikan apakah bantuan yang dibatasi hanya yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Ia menilai kebijakan tersebut tak jadi persoalan.
”Kalau memang dari pemprov (bansos), itu hak pemprov. Tapi kalau sumbernya APBD Kota, kami rasa selama ini tak ada persoalan (penolakan vaksin),” ucapnya.
Saat ini Pemkot Solo masih berencana untuk tetap menyalurkan bansos yang bersumber dari APBD Kota Solo sesuai regulasi yang ditetapkan. ”Tapi kami tetap melakukan percepatan vaksinasi, jadi tidak akan menerapkan kebijakan itu (Surat Edaran Pemprov Jateng),” katanya.
Kami juga pernah menulis soal Penyebab Solo Masuk PPKM Level 4, Wakil Gibran: Jumlah Kasus Covid-19 Tinggi, Angka Kematian 20 Orang per Minggu Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
