Tim Editor
ERA.id - Partai-partai politik koalisi pemerintah kini sudah satu suara menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dengan mengikuti sikap Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagai partai koalisi pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah. Golkar akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Pemilu. Terlebih sudah kerap terjadi diskusi antara Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi.
"Saya kira ada diskusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan partai politik kami sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kita akan menunda pembahasan revisi UU," ujar Doli yang dikutip dalam rilis survei Indikator secara daring, Selasa (9/2/2021).
Senada, Sekretaris Fraksi DPR RI Partai NasDem Saan Mustofa menjelaskan, dalam pembahasan RUU harus ada kesamaan pandangan antara DPR dan pemerintah.
Menurut Saan ada komunikasi dengan Istana terkait keputusan menunda pembahasan RUU Pemilu di koalisi. Koalisi pemerintah, kata dia, harus solid dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Termasuk satu pandangan dan sikap terhadap RUU Pemilu.
"Kita juga tidak mau dalam koalisi terkait dengan kebijakan pemerintah sikapnya berbeda antara partai koalisi pendukung pemerintah," kata Saan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap penundaan ini bersifat sementara. Dia berharap, ke depannya dipertimbangkan kembali mengapa RUU Pemilu harus dibahas.
"Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. Tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," jelas Saan.
Sebelumnya, Golkar dan Nasdem termasuk fraksi di DPR RI yang gencar mendorong RUU Pemilu akhirnya memutuskan menunda pembahasan. Sikap ini belakangan mulai berubah.
Presiden Joko Widodo bersikap menolak RUU Pemilu. Sebab menurut Jokowi sebaiknya undang-undang terkait kepemiluan tidak melulu diubah menjelang Pemilu. Salah satu sikap tegas Jokowi adalah terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bersama Pilpres dan Pileg.
