Hasil pencarian "cipta kerja", 3897 hasil ditemukan.
Kerja oleh DPR RI... Kerja yang disahkan atas dasar kepentingan politik akan membawa kesengsaraan bagi buruh... Hermawan mengatakan dirinya optimis perjuangan buruh menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI
ERA.id - Pemerintah dan DPR RI kompak menjamin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan meghilangkan hak cuti haid.. Hal itu ditegaskan saat pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10.. Namun, di dalam UU Cipta Kerja sendiri, tidak ada klausul yang menjelaskan mengenai cuti haid dan melahirkan.
ERA.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja akan meningkatkan perlindungan kepada para pekerja melalui penetapan.. pembahasan RUU Cipta Kerja.
Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan,.. Dengan pengesahan UU Cipta Kerja, pekerja dinilai berpotensi mendapat perlakuan tidak adil... Karena itu, Amnesty mendesak DPR RI merevisi aturan yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja.
ERA.id - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyindir soal RUU Cipta Kerja yang telah disahkan... Seperti diketahui, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan
ERA.id - Dewan Pembina Gerindra, Fadli Zon menyinggung soal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja... ; FADLI ZON (IG: fadlizon) (@fadlizon) October 5, 2020 Seperti diketahui, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta.. Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021.
ERA.id - RUU Cipta Kerja Omnibis Law itu akhirnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna sebagai undang-undang, Senin.. Sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.
Kerja, Selasa (6/10/2020)... Aksi penolakan buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah berlangsung sejak 2019... Namun, pada Senin (5/10), RUU Cipta Kerja Omnibis Law itu akhirnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna sebagai undang-undang
ERA.id - Sejumlah kelompok buruh dan pekerja kecewa dengan pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta.. Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan,.. Pagi ini, Selasa (6/10/2020) trending topic Twitter didominasi oleh tagar yang berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja
ERA.id - DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan
Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan,.. Dia mengklaim, banyak aspirasi yang ditampung, dan tidak sedikit pula yang dimasukan dalam UU Cipta Kerja... Karenanya, kelompok buruh perlu membaca hasil akhir pembahasan UU Cipta Kerja. "Bacalah hasilnya.
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan.. Selain itu, DPR RI dan pemerintah juga selama pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja selalu mengutamakan kepentingan.. Pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru ini menimbulkan kekecewaan publik.
ERA.id - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna.. Dia mengatakan, dari hasil rapat Bamus, tujuh dari sembilan fraksi sepakat untuk mengesahkan UU Cipta Kerja hari ini... Habis ini di-lockdown," kata Sturman yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.
ERA.id - Fraksi Partai Demokrat memilih walk out di tengah Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.. Adapun terdapat dua fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, yaitu Fraksi Demokrat dan PKS... Sedangkan untuk alasan substansi, Benny menegaskan sejak awal fraksinya sudah menyatakan menolak pengesahan UU Cipta Kerja
Dia menjelaskan, catatan kritis pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.. "Fakta bahwa tanpa membuka keran impor saja, daya saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan... Dia mengatakan saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji, sedangkan