Tim Editor
ERA.id - Perusahaan produk konsumen Unilever di New Zealand bakal menerapkan sistem empat hari kerja kepada seluruh karyawannya mulai Kamis, 3 Desember hingga Desember tahun depan.
Karyawan Unilever di New Zealand, yang jumlahnya 81 orang, tentu saja sumringah. Apalagi perusahaan itu tetap menggaji karyawan berdasarkan sistem lima hari kerja.
Seperti diberitakan Reuters, Selasa (1/12/2020), direktur pelaksana Unilever New Zealand Nick Bangs mengatakan bahwa yang ingin dicapai perusahaannya adalah mengubah bagaimana mereka melakukan pekerjaan, dan bukan menambah jam kerja selama empat hari kerja tersebut.
"Jika pada akhirnya tim kami bekerja lembur selama empat hari tersebut, maka kami sebenarnya gagal mencapai apa yang kami maui."
Setelah menjalankan kebijakan ini selama 12 bulan, Unilever nantinya akan menilai hasil dari kebijakan itu dan mempertimbangkan apakah akan menerapkan kebijakan yang sama pada 155.000 karyawannya secara global.
"Ini pada dasarnya adalah sebuah eksperimen. Komitmen kami tak lebih dari 12 bulan dan ini hanya akan kami laksanakan di New Zealand. Namun, kami yakin bahwa kami akan belajar sesuatu selama masa waktu tersebut," kata dia.
Perlu diketahui bahwa kantor Unilever di New Zealand tidak memiliki unit produksi, hanya terdiri dari staf di bidang penjualan, distribusi, dan pemasaran.
Jam kerja yang lebih pendek telah menjadi isu hangat di New Zealand. Sebuah perusahaan perencanaan perumahan Perpetual Guardian menjadi sensasi publik tahun lalu karena menjadi yang pertama menerapkan konsep empat hari kerja sekaligus menyatakan bahwa model kerja itu berhasilkan meningkatkan kinerja karyawan.
Ide empat hari kerja mendapat momentum tahun ini setelah Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mendorong perusahaan di negara pimpinannya itu untuk menawarkan konsep waktu kerja yang lebih singkat ke para karyawan selama pandemi korona. PM Ardern juga mengatakan bahwa konsep empat hari kerja bisa mendorong kemajuan pariwisata lokal sementara New Zealand dalam situasi karantina total (lockdown).
"Ketika sang Perdana Menteri berbicara tentang ini dalam konteks memandang masa depan dunia kerja, hal itu menjadi sebuah dorongan bagi kami," kata Bangs.
