Hasil pencarian "politik", 10000 hasil ditemukan.
Adapun Hadi juga baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinar Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
ERA.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ERA.id - Presiden Jokowi akan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 150.390 suara (6,31 persen).Partai politik di bawah 100 ribu raihan suara,
Adapun posisi menteri yang akan dilantik yaitu menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) dan
kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik.. Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.Selain itu, terdapat enam partai politik
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Dalam penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik
Menurut Anies, pertemuan antar dua tokoh politik merupakan hal yang biasa.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengaku belum tahu terkait kabar.. Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam
Pengajuan hak angket tak bisa jika hanya dilakukan oleh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud saja, yaitu PDI Perjuangan
seperti komedian Komeng yang meraih jutaan suara untuk melaju ke kursi DPD RI, komedian lainnya yang turun gunung ke dunia politik
Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik... Presiden mengatakan dirinya akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif, yang berasal dari kalangan non partai politik... Tokohnya dari non partai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu
Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu.. Itu kan harus diaudit," kata mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu.
Sebab, hal itu merupakan kewenangan partai politik. "Ya itu tugas DPR ya... Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu menambahkan, dirinya hanya mendapat tugas mengurus masalah.. Meski begitu, Pengajuan hak angkat tak bisa jika hanya dilakukan oleh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud saja, yaitu
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bakal dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik