Hasil pencarian "demokrat", 4967 hasil ditemukan.
Di antaranya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua
PKS tak tergiur ikut-ikutan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin seperti Gerindra dan Demokrat.
Jakarta, era.id - Presiden Jokowi menemui Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra
Dalam sebuah video, France 2 menayangkan rekaman insiden yang menunjukkan warga sipil berbaur dengan Pasukan Demokratik Suriah
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat pun konon sudah siap menyeberang... Pertemuan SBY dan Jokowi (Instagram/jokowi) Ujang menilai, seandainya Gerindra dan Demokrat bergabung, pemerintah akan
Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap aksi mahasiswa, pelajar dan seluruh rakyat yang menyuarakan hak-hak demokratisnya
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (12/10/2019) seorang pejabat dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Marvan Qamishlo
Baca Juga: Peran Demokrat dan Peluang Agus Yudhoyono Masuk Kabinet Demokrat pun menyodorkan Waketum Agus Harimurti Yudhoyono.. Secara tersirat, Partai Demokrat tak hanya menyodorkan AHY... "Kalau Pak Jokowi meminta ekonom tentu Partai Demokrat akan menyodorkan ekonom.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, pimpinan MPR yang turut hadir dalam pertemuan tersebut akan sama formasinya dengan
Disusul kemudian, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan.
Keduanya membahas kondisi politik bangsa terkini serta kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat dengan pemerintah.. Pembicaraan soal masuknya Partai Demokrat ke kabinet Jokowi sudah cukup lama santer terdengar... menteri di kabinet Jokowi- Ma'ruf adalah Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Mereka sebenarnya mau membuka kotak pandora ini, mau ngembalikan Indonesia ke zaman dulu sebelum reformasi yang tidak demokratis.. Usulan GBHN ini juga mendapat penolakan, di antaranya dari Partai Demokrat yang menganggap tidak tepat amendemen terbatas.. Sangat lengkap," Ketua Fraksi Demokrat di MPR Benny K Harman.
Senada, Partai Demokrat juga menilai amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengadakan kembali Garis.. Sangat lengkap," Ketua Fraksi Demokrat di MPR Benny K Harman, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.. Partai Demokrat berpandangan bahwa belum ada alasan mendasar untuk mengamandemen UUD 1945.
Kemudian negara penunggak iuran lainnya adalah Venezuela, Korea Utara, Korea Selatan, Republik Demokratik Kongo
Nama yang akan diajukan Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)... "Saya katakan Partai Demokrat sudah berpengalaman... Jadi, partai demokrat tetap berprinsip pada hak prerogatif," katanya.