Tim Editor
ERA.id - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan Indonesia sudah mengalami kerusakan hingga tingkat tiga. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada kerusakan kedaulatan negara.
"Ringkasnya, ada 3 tingkat kerusakan di Indonesia multi level distraction, jadi tidak lagi berpangkat dua, tetapi berpangkat tiga dan bahkan ditambah lagi. Ini yang akan merusak kedaulatan negara dan menghalangi terwujudnya keadilan masyarakat," ujar Din dalam acara Deklarasi KAMI di Jambi, Jumat (30/10/2020).
Din memaparkan, kerusakan tingkat pertama terlihat dengan adanya penyimpangan dan penyelewengan nilai-nilai dasar negara. Akibatnya menyebabkan kerusakan tingkat kedua yaitu upaya kediktatoran konstitusional atau mengembangkan kekuasaan lewat pembuatan regulasi seperti undang-undang.
"Sekarang Indonesia ini jadi otokrasi bukan demokrasi. Otokrasi itu kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Centralism demokrasi, demokrasi terpusat seperti dulu," kata Din.
Kemudian pada kerusakan tingkat ketiga, kata Din, terlihat dengan adanya arogansi kekuasaan karena merasa dirinya yang paling benar dan menimbulkan perilaku politik yang menampilkan kesombongan dan menurutnya, terlihat saat ini. Terbukti, ketika semua pihak termasuk dua organisasi keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia meminta agar Pilkada 2020 ditunda, pemerintah justru tak mengindahkannya.
Selain itu Din juga menyinggung soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinilai Pemerintah lebih memilih memberikan "karpet merah" bagi investasi ketimbang mendengarkan suara penolakan dari rakyat.
"Dianggap angin lalu. Mungkin berprinsip biar anjing menggonggong khafilah berlalu," tegasnya.
Atas dasar tersebut, Din mengajak masyarakat menggalang kekuatan dan melakukan koreksi hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Dia bahkan mengklaim bahwa KAMI akan menjadi arus besar di Indonesia dan menimbulkan ketakutan bagi pihak-pihak tertentu.
"Harus ada kekuatan Rakyat yang bangkit untuk mengoreksi, KAMI hadir untuk itu. Oleh karena itu, gerakan moral KAMI tidak boleh berhenti, terus kita suarakan. Seberapa besar hambatan itu," pungkasnya.
