Megawati Minta Warga Jatim untuk Percayakan Cucu Presiden

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. H Laoly dan sejumlah menteri lainnya.

Megawati dan Puan Groundbreaking Masjid At Taufiq

Sekretaris Umum Bamusi Falah Amru, serta beberapa menteri Kabinet Kerja di antaranya Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna.. H Laoly, dan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Soal Larangan Koruptor Nyaleg, KPU Tak Butuh Deklarasi

Jakarta, era.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menolak saran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat.. Meski demikian, Arief mengatakan, KPU menyambut baik inisiasi yang dicetuskan oleh Yasonna... Baca Juga : Jokowi Serahkan Kewenangan Eks Koruptor Nyaleg ke KPU Sebelumnya, Yasonna menyarankan KPU memanggil parpol

Menkumham: KPU Jangan Tabrak Undang-undang

Jakarta, era.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menilai usulan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana.. Yasonna pun meminta KPU menaati hierarki perundang-undangan... Kalau mau buat UU jadi anggota DPR saja," imbuh Yasonna.

Berantas Terorisme, BNPT-Kemenkumham Bertukar Data

Menanggapi itu, Menkumham Yasonna Laoly juga mendukung konsep, gerakan, sistem, dan pola penanggulangan terorisme yang telah.. "Ini memperkuat BNPT, kami yang bertanggung jawab menangani napiter tentu tidak dapat bekerja sendiri," ujar Yasonna.. Yasonna berharap sinergitas ini dapat memberikan pendekatan baru dan pelayanan terhadap napiter, mantan napiter, mantan teroris

WNI dari Suriah Dipantau BNPT

"Nanti kan mereka kembali bisa dijerat dengan UU ini," kata Menkumham Yasonna H Laoly, Jumat (25/5).

Hak-hak Korban Teror dalam UU Antiterorisme

Cara Negara Lawan Terorisme Berlaku buat seluruh korban bom Melengkapi keterangan Syafii, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna.. Laoly menjelaskan, UU Antiterorisme yang baru enggak cuma berlaku ke depan, tapi juga berlaku mundur... yang barangkali belum terselesaikan, masih ada trauma, masih ada ini ya itu kita harapkan kita bisa selesaikan," kata Yasonna

Perpres Anti-terorisme Diterbitkan Setelah Lebaran

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menargetkan Perpres itu selesai setelah Lebaran tahun ini... Yasonna pun memastikan Perpres tersebut akan melengkapi fungsi seluruh stake holders dalam operasi tindak pidana.. Kita juga nanti konsul ke teman-teman di DPR lah ya," lanjut Yasona.

Menkumham: Tidak Ada Lagi Perdebatan RUU Anti-terorisme

Jakarta, era.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan alasan pemerintah sepakat dengan DPR.. Jadi setelah kita pertimbangkan secara seksama ada rumusan yang dapat disepakati, ada penambahan frasa," kata Yasonna.. Lanjutannya nanti kami akan menyusun perpres tentang pelibatan TNI," ungkap Yasonna.

Memuat Frasa Politik, RUU Anti-terorisme Disahkan Hari Ini

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, bersama DPR, akhirnya menyepakati definisi terorisme opsi kedua.

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Anti-terorisme

Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly, akhirnya menyepakati opsi definisi terorisme yang kedua... Maka, setelah kita pertimbangkan, akhirnya tim pemerintah sepakat bahwa kita menerima alternatif kedua," kata Yasonna.. Kita berharap demikian," ucap Yasonna.

Menkumham Optimistis RUU Terorime Diparipurnakan Besok

Jakarta, era.id - Menkumham Yasonna Laoly mendatangi Gedung DPR RI guna memenuhi undangan rapat kerja (Raker) dengan Pansus.. Selain Yasonna, rapat kali ini juga dihadiri Panglima TNI Masekal Hadi Tjahjanto... Sebelum memasuki ruang rapat, Menkumham Yasona Laoly mengatakan optimismenya tentang penyelesaian RUU ini.

RUU Anti-terorisme Bisa Disahkan 25 Mei

Menkum HAM Yasonna Laoly diagendakan turut hadir dalam rapat itu.

Definisi Terorisme yang Belum Sepakat di RUU Anti-teror

Namun, dalam pembahasan RUU Terorisme hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly tidak hadir dan diwakili Kepala Badan Pembinaan

Sekolah hingga Mimbar Harus Bersih dari Ideologi Terorisme

Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. M Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, hingga Kepala BNPT