Hasil pencarian "sidang mpr", 1036 hasil ditemukan.
Jatinangor, era.id - Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir dalam penyerahan gelar Doctor Honoris Causa Ketua Umum PDIP Megawati.. Menurutnya saat ini komunikasi politik antarpartai sedang berjalan jelang Pemilu 2019... Komunikasi politik sedang berlangsung, tunggu saja,” kata Zulkifli.
Jakarta, era.id - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut Undang-Undang (UU) narkotika perlu dikaji ulang... Jadi (Undang-Undang) mesti dikaji ulang saya kira ya,” ujarnya... Menurut Bamsoet, Undang-Undang tentang Narkotika kini tak lagi memeberikan efek jera untuk pengedar dan bandarnya.
Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo belum menandatangani Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD.. mengandung makna positif agar siapa pun yang kelak menang dalam Pemilu 2019, menjadi pimpinan lembaga, baik itu DPR, DPD, maupun MPR.. Ia menambahkan, hal tersebut sebangun dengan apa yang harusnya ada di Undang-Undang MD3.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengingatkan masyarakat agar jangan.. Hadir juga dalam karnaval tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, anggota Dewan Pertimbangan
Jakarta, era.id - Karnaval Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, sangat meriah, Minggu (4/3/2018) siang... Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua MPR.. Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan anggota Wantimpres Agum Gumelar.
Pada 2001, SBY mendirikan Partai Demokrat setelah kalah dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR.
Jakarta, era.id - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3.. ) menjadi Undang-Undang... Saat pembahasan berjalan, ternyata tidak hanya kursi DPR yang ditambah, tapi kursi pimpinan MPR juga.
era.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw mengatakan langkah Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Undang-Undang.. Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah tepat... Seharusnya Menkumham menyuarakan penolakan pemerintah dalam sidang paripurna pengesahan UU MD3.
Jakarta, era.id - Presiden Jokowi menolak menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,.. (Foto: era.id) "Waktu itu perdebatan sangat kencang karena ada keinginan pelantikan (pimpinan DPR) pada masa sidang
Presiden Nomor 30/P/2018 dan 31/P/2018 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang dibacakan Deputi Bidang.. , Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakapolri Komjen Syafruddin... Drs Rossalis Rusman Adenan MBA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan merangkap Eritrea 14.
Mereka datang sejak siang hari untuk menyaksikan laga final Piala Presiden yang mempertemukan Persija dengan Bali United... Presiden Jokowi menyaksikan laga final tersebut bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan
Jakarta,era.id - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD,.. "Jadi saya bilang sih enggak (antikritik).
Jakarta, era.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo tiba-tiba saja menyatakan berkabung saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang.. Dia sedih lantaran Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disikapi sinis banyak pihak... " Tayangan itu disambut tepuk riuh peserta sidang paripurna.
Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pelantikan pimpinan DPR yang baru akan dilaksanakan jika Revisi Undang-undang.. MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo... "Dikarenakan Nomor Undang-Undang Revisi Undang-Undang MD3 belum diberikan oleh Sekretaris Negara dan belum